Oleh: Wisnu Dwi Cahyo
Belum lama di awal
mei ini, tepatnya tanggal 1 mei kemarin sebuah perayaan hari libur
internasional yang ditandai dengan gerakan kaum buruh dari seluruh penjuru
dunia menuntut haknya akan kesejahteraan para buruh. Hari yang biasa dikenal
dengan May Day, para buruh mengadakan
‘ritual rutin’ dengan melakukan berbagai aksi di jalanan menyuarakan aspirasi
proletar tersebut. Bahkan di Glora Bung Karno (GBK) Senayan pria bernama
Sebastian Manuputi nekat melakukan aksi bakar diri hingga tewas. Berbagai aksi
juga menghiasi dihampir semua belahan dunia.
Berangkat dari
sejarah, gerakan kaum buruh telah ada sejak abad ke-18 ketika meletus sebuah
peristiwa Revolusi Perancis. Ketika itu kaum proletar (pekerja, petani, budak
dsb.) yang mendominasi Perancis, tetapi tak memiliki kekuasaan melakukan
gerakan melawan kaum borjuis (Pemerintah, pemilik modal, Pendeta dsb) hingga
Kekuasaan Raja Louis XVI runtuh dan sebuah negara
republik didirikan pada bulan Desember 1792 serta Raja Louis XVI
dieksekusi setahun kemudian.
Sementara di
Indonesia, gerakan buruh ini sudah ada sejak tahun 1878, Dimana muncul serikat buruh
guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda.
Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung
kulit putih. Kemudian banyak muncul perkumpulan-perkumpulan kaum buruh seperti
Nederland Indische Onderwys Genootschap (1879), Serikat Pekerja Pos (1905),
Serikat Pekerja Perkebunan (1906), Serikat
Pekerja Gula (1907). Serikat Pegawai Pemerintah (1908), Vereniging Spoor-Traam
Personeel (VSTP) dipimpin oleh Semaoen. (1909), Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa
(1910), Perkumpulan Bumi Putra Pabean (1911), Sarekat Dagang Islam (1912) dan
masih banyak lagi perkumpulan para kaum proletar di Indonesia yang menjamur
hingga abad millennium ini.
Peringatan Hari
Buruh di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tanggal 1 Mei tahun 1920. Bahkan
Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai
hari buruh. Melalui UU Kerja No. 12 Tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2,
dinyatakan bahwa “Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban kerja.”.
Tetapi pada era orde baru. Aksi
untuk peringatan May Day masuk kedalam kategori aktivitas subversif, karena May
Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas,
karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut
ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan
tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.
Sejak awal
kebangkitan gerakan buruh Indonesia, disamping gerakan ini untuk memperjuangkan
peningkatan sosial ekonomi kaum buruh, banyak juga dimaknai sebagai gerakan
politik meraih kemerdekaan. Begitupun juga pada era orde lama, serikat buruh
dijadikan senjata untuk memenangkan pemilihan umum oleh partai politik. Banyak
perkumpulan serikat buruh yang berafiliasi dengan partai politik. Hal demikian
tak berubah pada era orde baru. Terjadi penyederhanaan serikat buruh yang disatukan menjadi Federasi
Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). FBSI yang saat itu menyatakan diri sebagai
organisasi buruh yang independen, pada praktiknya justru merapat kepada
Golongan Karya yang pada sat itu menjadi pilar politik pemerintahan. Pada era
reformasipun, gerakan buruh tak berbeda dengan era sebelumnya. Serikat buruh
dijadikan sebagai alat kepentingan bagi partai politk.
Jika kita
amati gerakan buruh di Indonesia sangat berbeda dengan gerakan buruh di
negara-negara maju. Negaraseperti Amerika serikat dan Inggris yang gerakan
buruhnya beraliran trade unionisme, gerakan
yang murni bergerak di bidang sosial-ekonomi yang menyangkut kepentingan kaum
buruh, seperti upah, waktu kerja, istirahat kerja, kesahteraan pekerja dan
lainnya. Kemudian negara seperti Jerman,
Austria, Belanda, Swiss dan Negara-negara Skandinavia yang gerakan burhnya
beraliran Social Democratic Trade
Unionism. Gerakan buruhnya menganggap serikat buruh memiliki kedudukan yang
sejajar dengan melakukan kegiatan politik praktis seperti halnya partai
politik. Meski melakukan kegiatan politik praktis, gerakan buruh ini tetap
memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh tanpa berafiliasi dengan partai
politik. Sementara di Indonesia, gerakan buruh
cenderung beraliran tendentious
trade unionism. Aliran gerakan buruh yang berpihak bahkan menjadi underbouw atau organisasi sayap dari
partai politik tertentu. Tuntutan buruh menjadi tidak murni karena disusupi
kepentingan-kepentingn partai politik yang menaunginya. Dengan dijadikannya
serikat buruh sebagai ‘ikat pinggang’ partai politik, tentunya membuat
perpecahan antar serikat buruh terjadi. Hal ini dikarenakan kepentingan partai
politik yang berbeda-beda tertanam pada serikat buruh yang berbeda pula.
Ini
merupakan tantangan yang cukup rumit bagi gerakan buruh di Indonesia. Gerakan
buruh pada hakikatnya memperjuangkan haknya atas memperoleh keadilan sosial dan
ekonomi terhambat dengan adanya kepentingan politik yang ‘menggerogoti’ tubuh
serikat buruh. Belum lagi tantangan lainnya bagi buruh untuk mencapai
kesejahteraan sosial dan ekonomi yang mesti ditanggapi dengan serius. Tantangan
itu seperti posisi tawar yang lemah, AEC 2015, kualitas yang tak memadai dan
yang lainnya. Kaum proletar (baca; buruh) sudah seharusrnya sadar akan hal ini.
Harus melek dan jangan sampai dimanfaatkan oleh golongan yang memiliki
kepentingan terselubung demi keuntungan segelintir pihak.
Penulis adalah Ketua Komisi II Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tidak ada komentar:
Posting Komentar