Kamis, 14 Mei 2015

Menyoal May Day dan Gerakan Kaum Proletar


Oleh: Wisnu Dwi Cahyo
Belum lama di awal mei ini, tepatnya tanggal 1 mei kemarin sebuah perayaan hari libur internasional yang ditandai dengan gerakan kaum buruh dari seluruh penjuru dunia menuntut haknya akan kesejahteraan para buruh. Hari yang biasa dikenal dengan May Day, para buruh mengadakan ‘ritual rutin’ dengan melakukan berbagai aksi di jalanan menyuarakan aspirasi proletar tersebut. Bahkan di Glora Bung Karno (GBK) Senayan pria bernama Sebastian Manuputi nekat melakukan aksi bakar diri hingga tewas. Berbagai aksi juga menghiasi dihampir semua belahan dunia.

Berangkat dari sejarah, gerakan kaum buruh telah ada sejak abad ke-18 ketika meletus sebuah peristiwa Revolusi Perancis. Ketika itu kaum proletar (pekerja, petani, budak dsb.) yang mendominasi Perancis, tetapi tak memiliki kekuasaan melakukan gerakan melawan kaum borjuis (Pemerintah, pemilik modal, Pendeta dsb) hingga Kekuasaan Raja Louis XVI runtuh dan sebuah negara republik didirikan pada bulan Desember 1792 serta Raja Louis XVI dieksekusi setahun kemudian.

Sementara di Indonesia, gerakan buruh ini sudah ada sejak tahun 1878, Dimana muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung kulit putih. Kemudian banyak muncul perkumpulan-perkumpulan kaum buruh seperti Nederland Indische Onderwys Genootschap (1879), Serikat Pekerja Pos (1905), Serikat Pekerja Perkebunan (1906),  Serikat Pekerja Gula (1907). Serikat Pegawai Pemerintah (1908), Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP) dipimpin oleh Semaoen. (1909), Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa (1910), Perkumpulan Bumi Putra Pabean (1911), Sarekat Dagang Islam (1912) dan masih banyak lagi perkumpulan para kaum proletar di Indonesia yang menjamur hingga abad millennium ini.

Peringatan Hari Buruh di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tanggal 1 Mei tahun 1920. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai hari buruh. Melalui UU Kerja No. 12 Tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2, dinyatakan bahwa “Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban kerja.”. Tetapi pada era orde baru. Aksi untuk peringatan May Day masuk kedalam kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.

Sejak awal kebangkitan gerakan buruh Indonesia, disamping gerakan ini untuk memperjuangkan peningkatan sosial ekonomi kaum buruh, banyak juga dimaknai sebagai gerakan politik meraih kemerdekaan. Begitupun juga pada era orde lama, serikat buruh dijadikan senjata untuk memenangkan pemilihan umum oleh partai politik. Banyak perkumpulan serikat buruh yang berafiliasi dengan partai politik. Hal demikian tak berubah pada era orde baru. Terjadi penyederhanaan  serikat buruh yang disatukan menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). FBSI yang saat itu menyatakan diri sebagai organisasi buruh yang independen, pada praktiknya justru merapat kepada Golongan Karya yang pada sat itu menjadi pilar politik pemerintahan. Pada era reformasipun, gerakan buruh tak berbeda dengan era sebelumnya. Serikat buruh dijadikan sebagai alat kepentingan bagi partai politk.

Jika kita amati gerakan buruh di Indonesia sangat berbeda dengan gerakan buruh di negara-negara maju. Negaraseperti Amerika serikat dan Inggris yang gerakan buruhnya beraliran trade unionisme, gerakan yang murni bergerak di bidang sosial-ekonomi yang menyangkut kepentingan kaum buruh, seperti upah, waktu kerja, istirahat kerja, kesahteraan pekerja dan lainnya. Kemudian  negara seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss dan Negara-negara Skandinavia yang gerakan burhnya beraliran Social Democratic Trade Unionism. Gerakan buruhnya menganggap serikat buruh memiliki kedudukan yang sejajar dengan melakukan kegiatan politik praktis seperti halnya partai politik. Meski melakukan kegiatan politik praktis, gerakan buruh ini tetap memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh tanpa berafiliasi dengan partai politik. Sementara di Indonesia, gerakan buruh  cenderung beraliran tendentious trade unionism. Aliran gerakan buruh yang berpihak bahkan menjadi underbouw atau organisasi sayap dari partai politik tertentu. Tuntutan buruh menjadi tidak murni karena disusupi kepentingan-kepentingn partai politik yang menaunginya. Dengan dijadikannya serikat buruh sebagai ‘ikat pinggang’ partai politik, tentunya membuat perpecahan antar serikat buruh terjadi. Hal ini dikarenakan kepentingan partai politik yang berbeda-beda tertanam pada serikat buruh yang berbeda pula.

Ini merupakan tantangan yang cukup rumit bagi gerakan buruh di Indonesia. Gerakan buruh pada hakikatnya memperjuangkan haknya atas memperoleh keadilan sosial dan ekonomi terhambat dengan adanya kepentingan politik yang ‘menggerogoti’ tubuh serikat buruh. Belum lagi tantangan lainnya bagi buruh untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang mesti ditanggapi dengan serius. Tantangan itu seperti posisi tawar yang lemah, AEC 2015, kualitas yang tak memadai dan yang lainnya. Kaum proletar (baca; buruh) sudah seharusrnya sadar akan hal ini. Harus melek dan jangan sampai dimanfaatkan oleh golongan yang memiliki kepentingan terselubung demi keuntungan segelintir pihak.

Penulis adalah Ketua Komisi II Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar