Pada tulisan ini, penulis ingin menganalisis berbagai hal seputar wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004
tentang wakaf dan terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan
porsi seperlunya saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden
(Inpres). Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam tulisan ini,
karena sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No. 41 tahun 2004, bahwa: “Semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan
yang baru berdasarkan undang-undang ini”
Pembahasan ini diawali dengan
pengertian, tetapi perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara
institusional pun beraga. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan
penafsiran terhadap institusi wakas sebagaimana yang dilakukan oleh para
mujtahid dan yang pernah dipraktekkan, dan oleh masyarakat Islam.
Pada mulanya, definisi wakaf di
Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi’iyah. PP
No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf
adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari
harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai
dengan ajaran Agama Islam”.
Sementara dalam Inpres No. 1
tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 (1),
berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”
Jika membandingkan keduanya
antara PP No. 7 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1999 terlihat pada jenis
benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik.
Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam
Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah
milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir
terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut al-‘aqr,
atau benda bergerak yang disebut al-musya’.
Dinamika sosial, desakan publik
dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf ”memaksa”
lahirnya UU No. 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala
nasional. UU tersebut mendefiniskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah”.
Definisi ini tergolong definisi
yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh
dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Beberapa
catatan yang dapat dikemukakan adalah: (1) fleksibilitas bentuk objek wakaf
dalam Inpres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan ahli fiqh, tetapi
tertutupi oleh pandangan hierarkhi terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa
Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari pada Intruksi Presiden (Inpress),
sehingga dengan lahirnya UU tersebut fleksibilitas tersebut lebih kuat payung
hukumnya; (2) Kendala fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini
objek wakaf adalah tanah (yang ia termasuk barang tak bergerak), sehingga
implementasi belum berjalan mulus; (3) Durasi waktu dimunculkan mengakomodasi
madzhab Maliki yang menafsirkan adanya wakaf temporal; (4) kata “keperluan umum”
dirubah “kesejahteraan umum” mencerminkan sasaran final wakaf adalah masyarakat
dapat menikmati wakaf sebagai salah satu media yang bisa mensejahterakannya;
(5) kata “Agama Islam” atau “Islam“ dirubah menjadi “Syariah“.
Dalam peraturan
perundang-undangan (hukum nasional), unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda
dengan penambahan-penambahan tertentu. Mengenai wakif, syarat tidak jauh
berbeda dengan uraian fiqh, hanya UU No. 41 tahun 2004 menambahkan syarat (1)
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (2) pemilik sah harta benda
wakaf. Dua syarat tersebut diakomodasi dari berbagai pendapat ulama fiqh.
Dalam UU tidak menyebutkan kata
muslim sebagai syarat wakif, sehingga non muslim pun bisa menjadi wakif. Pada
tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari
Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menghapus syarat “muslim” sebagai
wakif. Penghapusan muslim sebagai syarat menjadi wakif bertujuan untuk
menghindari sebuah paradoks, karena dalam sejarah Islam dan Hadis, bahwa wakaf
yang diberikan oleh wakaf non muslim sah, artinya wakaf tersebut diterima.
Hanya saja ada catatan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non muslim
hendaknya diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat bukan
diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah.
Penghapusan syarat “muslim”
tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI serta dari unsur agamawan
diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mencapai keputusan tersebut,
tim tersebut telah melakukan penelitian tentang pendapat dari berbagai madzhab,
yang kemudian ditemukan keterangan bahwa wakaf yang berasal dari non muslim itu
bisa diterima.
Sementara, pemaknaan istilah mauquf
‘alaih sering disebutkan dengan istilah nadzir sebagai pelaksana dan
pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan mauquf
‘alaih dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan nadzir sebagai
pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang
konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di
kemudian waktu.
Disebutkan juga jangka waktu
wakaf, unsur ini erat kaitannya dengan pendapat Imam Malik, yang memunculkan
wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena
perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti
uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi.
Kembali ke konteks mauquf
‘alaih sebagai nadzir, ada beberapa hal yang harus dicermati, pertama,
Nadzir non muslim. Dalam kasus nadzir non muslim, UU No. 41 tahun 2004
menegaskan bahwa nadzir harus muslim, pertimbangan adalah persoalan distribusi
yang bermuara pada faktor politis keagamaan, termasuk di dalamnya nadzir yang
berbentuk organisasi maupun badan hukum. Kedua, porsi konsumsi nadzir
terhadap harta benda wakaf. berdasarkan. Berdasarkan hadis Umar ibn Khattab ra
tentang wakaf tanah Khaibar diperkenankan nadzir mengkonsumsi hasil harta benda
wakaf, hanya saja batasannya adalah: (1) tidak berlebih-lebihan, dan (2) tidak
ada niat untuk menguasai (mengambil alih status kepemilikan). Dalam UU
disebutkan porsi konsumsi adalah 10 % dari hasil dari harta wakaf.
Mengenai benda wakaf, di
Indonesia terjadi perluasan makna. Pada mulanya terbatas pada tanah yang
termasuk kategori harta tak bergerak. Dalam UU No. 41 tahun 2004 membolehkan
wakaf dengan harta bergerak maupun harta tak bergerak. Kategori yang dijelaskan
dalam undang-undang tersebut antara lain: (1) Benda Tidak bergerak, meliputi
(a) hak atas tanah, (b) bangunan/bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
tersebut, (c) tanaman/benda lain yang berkaitan dengan tanah, (d) hak milik
atas satuan rumah susun, (e) benda tidak bergerak sesuai syariah dan UU; (2)
Benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas
kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak sesuai syariah dan UU,
termasuk mushaf, buku, kitab.
Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai akad
sepihak dan termasuk akad tabarru’, yang tidak membutuhkan qabul dari
nadzir. Tetapi terhadap akad tersebut harus disikapi secara hati-hati Nadzir
harus dilihat profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas dan
terpopuler adalah track record (rekam jejak) sehingga akuntabilitas
publiknya dapat dipertanggungjawabkan.
Hal terpenting pula terkait dengan akad adalah
dimungkinkan timbulnya sengketa yang memerlukan pembuktian untuk keabsahan
sehingga dipersyaratkan adanya (1) dokumen dan (2) saksi. Keduanya bukan
menjadi rukun tetapi alat bukti yang harus ada dan dapat menguatkan keberadaan
adanya akad (penyerahan) wakaf. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat,
dan ini diduga adalah pengaruh madzhab Syafi’i.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar