Jumat, 26 Desember 2014

Wakaf; Tinjauan Hukum Nasional








Pada tulisan ini, penulis ingin menganalisis berbagai hal seputar wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan porsi seperlunya saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam tulisan ini, karena sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No. 41 tahun 2004, bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini”

Pembahasan ini diawali dengan pengertian, tetapi perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beraga. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakas sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dan yang pernah dipraktekkan, dan oleh masyarakat Islam.

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi’iyah. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Jika membandingkan keduanya antara PP No. 7 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1999 terlihat pada jenis benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut al-‘aqr, atau benda bergerak yang disebut al-musya’.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf ”memaksa” lahirnya UU No. 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU tersebut mendefiniskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan adalah: (1) fleksibilitas bentuk objek wakaf dalam Inpres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan ahli fiqh, tetapi tertutupi oleh pandangan hierarkhi terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari pada Intruksi Presiden (Inpress), sehingga dengan lahirnya UU tersebut fleksibilitas tersebut lebih kuat payung hukumnya; (2) Kendala fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek wakaf adalah tanah (yang ia termasuk barang tak bergerak), sehingga implementasi belum berjalan mulus; (3) Durasi waktu dimunculkan mengakomodasi madzhab Maliki yang menafsirkan adanya wakaf temporal; (4) kata “keperluan umum” dirubah “kesejahteraan umum” mencerminkan sasaran final wakaf adalah masyarakat dapat menikmati wakaf sebagai salah satu media yang bisa mensejahterakannya; (5) kata “Agama Islam” atau “Islam“ dirubah menjadi “Syariah“.

Dalam peraturan perundang-undangan (hukum nasional), unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda dengan penambahan-penambahan tertentu. Mengenai wakif, syarat tidak jauh berbeda dengan uraian fiqh, hanya UU No. 41 tahun 2004 menambahkan syarat (1) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (2) pemilik sah harta benda wakaf. Dua syarat tersebut diakomodasi dari berbagai pendapat ulama fiqh.

Dalam UU tidak menyebutkan kata muslim sebagai syarat wakif, sehingga non muslim pun bisa menjadi wakif. Pada tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menghapus syarat “muslim” sebagai wakif. Penghapusan muslim sebagai syarat menjadi wakif bertujuan untuk menghindari sebuah paradoks, karena dalam sejarah Islam dan Hadis, bahwa wakaf yang diberikan oleh wakaf non muslim sah, artinya wakaf tersebut diterima. Hanya saja ada catatan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non muslim hendaknya diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat bukan diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah.

Penghapusan syarat “muslim” tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI serta dari unsur agamawan diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mencapai keputusan tersebut, tim tersebut telah melakukan penelitian tentang pendapat dari berbagai madzhab, yang kemudian ditemukan keterangan bahwa wakaf yang berasal dari non muslim itu bisa diterima.

Sementara, pemaknaan istilah mauquf ‘alaih sering disebutkan dengan istilah nadzir sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan mauquf ‘alaih dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan nadzir sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di kemudian waktu.

Disebutkan juga jangka waktu wakaf, unsur ini erat kaitannya dengan pendapat Imam Malik, yang memunculkan wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi.

Kembali ke konteks mauquf ‘alaih sebagai nadzir, ada beberapa hal yang harus dicermati, pertama, Nadzir non muslim. Dalam kasus nadzir non muslim, UU No. 41 tahun 2004 menegaskan bahwa nadzir harus muslim, pertimbangan adalah persoalan distribusi yang bermuara pada faktor politis keagamaan, termasuk di dalamnya nadzir yang berbentuk organisasi maupun badan hukum. Kedua, porsi konsumsi nadzir terhadap harta benda wakaf. berdasarkan. Berdasarkan hadis Umar ibn Khattab ra tentang wakaf tanah Khaibar diperkenankan nadzir mengkonsumsi hasil harta benda wakaf, hanya saja batasannya adalah: (1) tidak berlebih-lebihan, dan (2) tidak ada niat untuk menguasai (mengambil alih status kepemilikan). Dalam UU disebutkan porsi konsumsi adalah 10 % dari hasil dari harta wakaf.

Mengenai benda wakaf, di Indonesia terjadi perluasan makna. Pada mulanya terbatas pada tanah yang termasuk kategori harta tak bergerak. Dalam UU No. 41 tahun 2004 membolehkan wakaf dengan harta bergerak maupun harta tak bergerak. Kategori yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut antara lain: (1) Benda Tidak bergerak, meliputi (a) hak atas tanah, (b) bangunan/bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, (c) tanaman/benda lain yang berkaitan dengan tanah, (d) hak milik atas satuan rumah susun, (e) benda tidak bergerak sesuai syariah dan UU; (2) Benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak sesuai syariah dan UU, termasuk mushaf, buku, kitab.

Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad tabarru’, yang tidak membutuhkan qabul dari nadzir. Tetapi terhadap akad tersebut harus disikapi secara hati-hati Nadzir harus dilihat profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas dan terpopuler adalah track record (rekam jejak) sehingga akuntabilitas publiknya dapat dipertanggungjawabkan.
Hal terpenting pula terkait dengan akad adalah dimungkinkan timbulnya sengketa yang memerlukan pembuktian untuk keabsahan sehingga dipersyaratkan adanya (1) dokumen dan (2) saksi. Keduanya bukan menjadi rukun tetapi alat bukti yang harus ada dan dapat menguatkan keberadaan adanya akad (penyerahan) wakaf. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat, dan ini diduga adalah pengaruh madzhab Syafi’i.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar