Sabtu, 27 Desember 2014

Wakaf untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD)


Dalam al Qur’an trdapat kata-kat “balad”, disebutkan sekitar sembilan kali, “bilad” disebut lima kali, dan “baldah”disebutkan lima kali, bahkan lebih menariklagi ada surat yang dinamakan “al balad” yang bermakna kota Mekkah, tempat tinggal Nabi saw. Pada waktu surat tersebut turun. Dalam suarat 34 Saba’ ayat 15, “baldah thayyibah wa rabb ghafur” (negeri yang bagus dan Tuhan pun memberi ampunan). Baldah adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu dari “balad”; Basrah dan Damaskus disebut baldah. Sementara Irak dan Syam dinamakan dengan “balad” jamaknya adalah “bilad”. Sedangkan kota Mekkah dinamakan dengan “balad”, padahal ia hanya sebuah kota yang bermakna arti membersarkan dan memuliahkan pada kota tersebut (Ibn Mandzur, t. th/IV: 62).

Negara dalam pandangan ulama dalam arti formal adalah negara sebagai organisasi kekuasaan ataupemerintah yang disebut dengan “khilafah” atau “imamah”. Menurut al Qasimi (1974: 119) negara (khilafah) adalah pimpinan umum dalam urusan agama dan dunia; atau pengganti Rasul dalammenegakkan agama dan menjaga ketetapan-ketetpannya, dimana umat secara keseluruhan wajib mengikuti khalifah. Sementara menurut Ibnu Khaldun (t.th/I: 239), khilafah adalah bimbingan atau dorongan kepada keseluruhan umat untuk menuruti tuntunan pandangan syara’ dalammencapai kepentingan akhirat mereka dan kepentingan duniawi mereka yang kemabli kepada ukhrawi, karena menurut syara’, hal ihwal dunia itu dianggap kepentingan akhirat. Khilafah pada hakekatnya adalah pengganti dari Nabi saw. dalam memilihara agama dan politik di dunia.

Menurut Ibn Taimiyah bahwa peningkatan kesejahteraan meterial rakyat senantiasa merupakan hal yang paling penting, karena tanpa kesejahteraan material, maka kaum muslimin tidak dapat memperoleh kesejateraan spiritual (Qamaruddin1983: 263). Negara memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya baik meterial maupun spiritual, dimana keduanya tidak bisa dipisahkan. Tidak akan mungkin mereka taat beragama tanpa adanya pendukung utama berupa material. Sebab dalam pandangan Islam bahwa harta untuk manusia bukan manusia untuk harta, apalagi al Qur’an menyebutkan harta sebanyak delapan puluh enam kali, sementara rasul dan nabi disebutkan tidak kurang dari delapan puluh kali. Oleh karena itu, menurut al Maududi bahwa kepemilikan harta dalam Islam harus disertai denga tanggung jawab moral. Dengan kata lain hartasebagai amanah Allah dan akan dipertanggung jawabkan nanti di akhirat.
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalamrangkaibadah sosial. Oleh karena itu wakaf butuh dikelola dengan baik, tanpa adanya intervensi negara, mak sulit termenej secara profesional. Dalam hal ini negara memilki peran yang sangat urgen apalgi wakaf itu lebih efekfit dan efesien lagi jika dijadikan sumber dan pendapatan negara dan didistribusikan untukpembangunan negara. Sehingga si wakif dalam mewakafkan hartanya selalu manfaatnya berkemabng scecara dinamis dan produktif.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “bahwasanya sadekah-sadekah bagi oarang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurusnya, mereka yang dibujik hatinya, budak, orang-orang yang memilki hutang, sabilillah, ibnu sabil, sebagai ketetapan kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan bijaksana” (QS. Al Taubah: 60).
Dari ayat tersebut “al shadaqat” bersifat umum apakah sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunnah, dalam hal ini adalah wakaf. Lafal ‘amm adalah lafal yang mencakup segala person yang tercakup di dalam lafal tersebut. Lafal “al shadaqat” adalah mencakup pada sedkah yang wajib dan sunnah(wakaf).
Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengeloa wakaf denga baik. Setelah dikelola dengan profesional kemudian dijadikan sebagai aset anggaran dan belanja negara, karena tugas negara sebagai wadah meneruskan kepemerintahan dan penerus Nabi untuk menjalankan misi ajaran Islam rahmatal lil ‘alamin. Dalam memdistribusikan, negara harus memproritaskan sesuai kebutuhan yang urgen. Hal tersebut berangkat dari surat al Taubah ayat 60 do atas. Kata pertama dalam surat tersebut adalah ‘innama’ dalam gramatikaal bahsa Arab yang berati sebagai pembatasa ketentuan bahwa sedekah hanya dapat didistribusikan kepada delapan golongan. Akan tetapi emapat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf ‘lam’ yang berarti kepimilikan. Sedangkan emapat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah ‘fi dzaraf yang berarti kondisional. Di antara golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya dan fi sabilillah, di mana untuk kondisi sekarang sangat dibutuhkan untuk reinterpretaikan dalam rangka menemukan arti dan makna yang inklusif dan fleksebel.
Maka wakaf dalam konteks kenegaraan dapat didistribusikan terhadap depan golongan (al ashnaf al tsamaniyah) tersebut walaupun pada umumnya ulama mengarahkan ayat tersebut pada zakat. Hemat penulis ayat ini bersifat umum baik sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunnah (wakaf). Karena titik tekan ayat tersebut bagaimana dapat mengentaskan kemiskinan dan kepedulian sosial yang tinggi, sementara zakat dan wakaf memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini negara mendistribusikan wakaf tehadap delapan golongan, yaitu:

1. Fakir
Orang fakir ada yang memilki usaha, akan tetapi tidak mencukupi keperluan sehari-hari, sedangkan orang miskin tidak ada mata pencarian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Keadaan orang fakir masih lebih dari orang miskin. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah “atau orang miskin yang amat fakir (terhampar dedebu)” (QS. Al Balad/90: 16). Dalam konteks negara bahwa fakir adalah daerah yang sangat terpencil dan tertinggal, maka perlu mendapatkan wakaf untuk mengembangkan daerahnya dengan baik.
2. Miskin
Orang miskin ada yang memiliki mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan demikian, orang miskin lebih baik dari orang fakir, sebagaimana firman Allah, “adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” (al Kahfi/18: 79).
3. Amil
Amil adalah para pejabat pemerintah atau para pegawai pemerintahan yang mejalankan proses roda pemerintahan. Mereka boleh mengambil manfaat dari harta wakaf untuk lancarnya sebuah pemerintahan, yang disebut dengan gaji pegawai. Dengan demikian para pejabat kedudukan sama dengan nadhir wakaf.
4. Orang muallaf
Orang muallaf secara bahasa oarng yang dapat dilunakkan hatinya. Muallaf adalah orang yang dikhawatirkan akan kelakuan dan niatnya akan keluar dari negeri kesatuan. jika mereka tidak diberi mereka akan keluar dan melakukan subversif pada pemerintah yang sah atau kelompok separatis. Muallsf jugs bisa mencakppada kelompok penjahat yang apabila diberi manfaat wakaf, maka mereka akan sadar, karena perlakuan mereka untuk memperoleh harta. Kelompok ini boleh diberikan dan mengambil manfaat wakaf agar lunak hatinya agar mereka sadar bahwa persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa sangat penting sekali.
5. Budak (riqab)
Budak pada zaman sekarang sudah terhapus di muka bumi ini. Islam sejak awal melakukan perubahan secara evolutif dan berangsur-angsur dalam penghapusan perbudakan. Dalam konteks negara, budak di sini artinya adalah bangsa-bangsa yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan atau penjajahan dari negara yang super power. Budak belian juga mencakup pada seseoarng yang diperbudak nafsunya sehingga mereka mengorbankan dirinya jatuh dalam kebinasaan, seperti orang yang kecanduan narkoba dan pekerja wanita seks komersial. Maka boleh mengambil manfaat dari harta wakaf untuk mengobatan dan penyembuandari kecanduan obat-obat terlarang. Termasuk juga masuk kategori budak adalah TKW yang menjadi korban kekerasan dari majikannya, korban trafiking, dan sebagainya.
6. Orang yang berhutang
Oarng berhutang ada sebab, yaitu berhutang karena kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan umum (al mashlahah al ‘ammah). Dengan demikian yang berhutang bukan karena perbuatan yang dilarang, seperti berhutang karena berjudi, minuman yang haram, dan sebagainya.
7. Fisabilillah
Sabilillah adalah segala sarana yang menuju pada kebaikan untuk kemaslahatan umum, seperti lemabaga pendidikan, rumah sakit, LSM, organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial, partai politik, karya ilmiah, advokasi, dan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada kebaikan pada negara dan agama.
8. Ibnu Sabil
IbnuSabil adalah sarana pembangunan infastruktur, seperti jalan raya, bendungan, bangunan gedung utuk sarana pendidikan dan kesehatan, bea siswa, anak jalanan, anak terlantar, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya.

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dampak sosial yang positif untuk mensejaterakan rakyat. Dalam rangka untuk mensejahterakan rakyar adalah ada di tangan pemerintah sebagai represenatati kehendak rakyat. Maka Wakaf sebagai aset ekonomi yang dapat dikelola oleh negara yang berstatus sebagai nadhir wakaf, manakala negara- nya darul Islam. Sedangkan darul Islam mencakup beberapa bentuk:
a) Negara yang terdapat di dalamnya hukum Islam, artinya hukum Islam bisa hidup di dalamnya.
b) Negara yang penduduknya muslim dapat menghidupkan hukum-hukum Islam di dalamnya,artinya dapat mengamalkan ajara-ajaran Islam.
c) Negara yang pendudunya mayoritas beragama Islam dengan mengamalkan hukum-hukum Islam
d) Negara yang dikuasai orang Islam walaupun mereka minoritas, karena ajaran Islan dapat diselenggarakan oleh penguasa muslim
e) Negara yang dikuasai oleh non muslim, akan tetapi penduduknya dapat mengamalkan hukum-hukum Islam tanpa adanya larangan dari penguasa non muslim(Sjechul Hadi Permono,1992: 146-147).

Bahkan menurut al Ghazali, ada tiga hukum yang berlaku dalam negara Islam:
a) Hukum Tuhan adalah sumber dari hukum dan memiliki kedaulatan tertinggi dalam hal ini al Qur’an dan al Sunnah
b) Hukum Moral merupakan hukum berasal dari Tuhan yang sudah tertulis dan menjadi peraturan negara maupun yang tidak tertulis tetapi berlaku dalam masyarakat
c) Hukum Negara yang dinamakan hukum positif adalah peraturan negara yang ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan (Ahwad, 1975: 299).

Dari pendapat tersebut, jelas sekali bahwa wakaf merupakan hukum tuhan yang bersumber dari wahyu, yaitu al Qur’an dan al Hadits. Maka bagi negara Islam seperti Indonesia agar mengelola wakaf dengan baik sehingga dapat dijadikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Apalagi negara memiliki otoritas yang sangat efektif dan efesien untuk mengelolanya dan mengembangkannya. Kewajiban utama dari kepala negara Islam adalah mengaplikasikan totalitas syariat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebaijkan dan mencegah kejahatan (amr ma’ruf nahi munkar) sehingga hal tersebut dikehendaki oleh Allah terwujud, kedamaian sosial, dan hak-hak individu dapat terjamin. Menurut al Dahlawi (1986/II: 116) bahwa wakaf mengandung kemaslahatan yang tidak dijumpai di dalam sedekah yang lain, sebab kadangkala ada orang menggunakan hartanya di jalan Allah tetapi pada akhirnya habis barangnya. Padahal masih banyak orang lain yang membutuhkan tetapi sudah habis barangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih baik dan lebih bermanfaat ketimbang harta wakaf yang manfaatnya terus berkembang, sementara bendanya tetap permanen.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar